Kembangkan Usaha Ekonomi Produktif

TEKAD Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) Sumber Makmur Desa Tugu Kecamatan Sendang untuk memberdayakan diri secara ekonomi tampaknya benar-benar bulat. Dalam rembug rutin dan Halal bi Halal yang digelar Sabtu (19/10) di rumah Bapak Awito, upaya mewujudkan usaha ekonomi produktif secara berkelompok kembali diperbicangkan.
Anggota kelompok yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan lokal dinilai sangat penting. Apalagi, Desa Tugu memiliki potensi alam yang cukup subur serta masyarakatnya mempunyai semangat tinggi untuk keluar dari jerat-jerat kemiskinan.
Salah satu hal yang menjadi catatan penting dalam diskusi itu adalah adanya gairah untuk mengembangkan usaha catering (makanan) sebagai tindak lanjut dari hasil Pelatihan Tata Boga di Surabaya yang diikuti Ibu Karyati, salah satu anggota KMM Sumber makmur beberapa waktu lalu.
Produk yang dibidik antara lain jasa layanan nasi dan snack, baik dalam bentuk paket maupun kotak. Produk ini untuk melayani keperluan konsumsi di berbagai acara yang digelar kantor, kelompok masyarakat atau perorangan. Lalu, ada pula produksi kue dalam berbagai jenis sebagai konsumsi masyarakat umum.
Gagasan ini mereka nilai rasional dan realistis. Sebab, ternyata sebagian anggota kelompok sudah memiliki ketrampilan dan pengalaman di bidang tata boga. Dengan begitu, soal produksi tidak menjadi problem serius. “Lha itu, Mbak Karyati dan beberapa temannya kan sudah pengalaman kalau soal itu,”cetus Bapak Mongin, salah satu peserta rembug.
Nah, pemasarannya bagaimana? Tidak usah khawatir, karena sebagian anggota kelompok diam-diam telah memiliki potensi jaringan pemasaran. Misalnya kantor-kantor, kelompok-kelompok masyarakat maupun perorangan untuk jasa layanan nasi dan snack serta bakul-bakul ethek (penjual keliling) untuk pemasaran kue aneka jenis.
Anggota kelompok juga juga tidak terlalu gusar tentang masalah modal. Mereka bisa urunan, memanfaatkan uang kas yang dimiliki kelompok atau lewat sumber-sumber lain. Asalkan semangat masih menyala, modal bisa dicari. Rencananya, gagasan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif ini akan dibicarakan secara lebih serius pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik formal maupun informal.

baca selengkapnya

Halal Bi Halal Plus

MOMEN Idul Fitri atau lebaran tahun ini dimanfaatkan oleh Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) Sumber Rejeki Desa Pojok Kecamatan Ngantru dengan menggelar halal bi halal pada Minggu (12/10) di rumah Ketua KMM, Siti Mukaromah.
Acara yang dilaksanakan secara sederhana ini tidak hanya dihadiri anggota KMM Sumber Rejeki, namun juga dari KMM Sumber Makmur Desa Tugu Kecamatan Sendang dan Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) Pojok Kecamatan Ngantru. Wajar saja jika acara tersebut berlangsung meriah.
Kegiatan kali ini bisa disebut sebagai Halal Bi Halal Plus. Sebab, di dalamnya tidak cuma berisi ungkapan saling memaafkan, tetapi juga menjadi ajang diskusi untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman tentang berbagai topik. Diantaranya mengenai pengembangan usaha ekonomi produktif dan strategi mengakses anggaran bagi kaum perempuan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
“Halal bi Halal ini memang sengaja waktunya kita barengkan dengan agenda rembug rutin KMM Sumber Rejeki yang dilaksanakan setiap bulan. Sehingga selain bermaaf-maafan, kita bisa pula bertukar pikiran dan pengalaman,”ungkap Siti Mukaromah, Ketua KMM Sumber Rejeki.
Dalam kesempatan itu, Bapak Muktamat, anggota KMM Sumber Makmur Desa Tugu menyampaikan bahwa keberhasilan kelompoknya mendapatkan kambing ternak dari Pemkab Tulungagung sebanyak 9 ekor (pengajuan 25 ekor) diperoleh dengan tidak mudah. Perlu membuat proposal dan loby sana-sini. Begitu pula ungkapan Saiful, Ketua KPMD Pojok, di mana kelompok ini pernah memperoleh bantuan dana untuk mengembangkan Taman Bacaan Masyarakat dan dana stimulan untuk kambing ternak sebesar Rp 7,5 juta.
KMM Sumber Rejeki sendiri telah mengusulkan sejumlah program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2008, mulai tingkat desa hingga kabupaten. Antara lain sosialisasi bermigrasi yang benar dan aman dan juga pelatihan berbagai macam ketrampilan bagi perempuan. “Khusus untuk ketrampilan, usulannya sudah kita perkuat dengan pengajuan proposal ke instansi terkait. Mudah-mudahan diterima dan dapat diwujudkan pada 2009 mendatang,”jelas Mukaromah.

baca selengkapnya

Kelompok Sumber Rejeki Rintis Koperasi

KEBERADAAN Kelompok Masyarakat Mandiri Sumber Rejeki Desa Pojok Kecamatan Ngantru yang sudah berjalan sekitar 1,5 tahun tampaknya menjadi motivasi yang kuat bagi seluruh anggotanya agar lebih maju di masa mendatang.

Aktifitas rembug rutin yang dilaksanakan setiap bulan dijadikan sebagai media untuk bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman tentang berbagai hal, seperti bagaimana membangun kelompok yang kuat dan solid, mengembangkan usaha ekonomi produktif, mengajukan usulan program, mengatur strategi berkomunikasi dengan para stakeholder dan sebagainya.
Kini, Kelompok Sumber Rejeki yang sebagian besar anggotanya adalah keluarga dan mantan buruh migran ini sedang merintis berdirinya sebuah koperasi. Rencana tersebut tidak langsung ditindaklanjuti dengan mendirikan koperasi secara formal, namun baru diawali dengan kegiatan kecil-kecilan berupa simpan pinjam bagi anggota kelompok yang membutuhkan.
Walhasil, meski jumlah uang yang disimpanpinjamkan tidak terlalu besar, namun hal ini cukup membantu anggota kelompok dalam mengembangkan usaha ekonomi yang sedang dijalankan.

baca selengkapnya

Pemerintah Daerah Kurang Serius Perhatikan Buruh Migran

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dinilai kurang serius dalam memperhatikan keberadaan buruh migran. Buktinya, anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan buruh migran dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) setiap tahunnya sangat kecil, yakni antara Rp 50 juta – Rp 100 juta. Bandingkan dengan kiriman uang buruh migran kepada keluarganya di daerah asal yang besarnya Rp 300 miliar per tahun atau sekitar 40 persen dari total APBD Tulungagung 2008 sebesar Rp 700 miliar.
Rendahnya perhatian pemerintah terhadap buruh migran diperparah dengan tidak adanya peraturan di tingkat lokal yang mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan buruh migran dan keluarganya. Tidak ada Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan peraturan sejenis lainnya yang mengatur mekanisme pelayanan dan penempatan buruh migran secara lebih detail.
Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 yang kini sedang dibahas bersama antara Pemkab dan DPRD Tulungagung, masalah buruh migran kurang tersentuh. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, salah satu poin pentingnya mengamanatkan adanya penanganan serius terhadap buruh migran baik dari segi pelayanan maupun mekanisme pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Memang, kita sudah memiliki Undang-Undang dan berbagai Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun keberadaan peraturan di level daerah tetap diperlukan karena basis buruh migran berada di daerah, sehingga upaya perlindungan dan pemberdayaan buruh migran semakin baik.
Dengan adanya peraturan di tingkat daerah, berbagai problem buruh migran, seperti maraknya kasus penipuan oleh PJTKI, perdagangan orang, pemalsuan dokumen, penganiayaan dan tingginya buruh migran ilegal dapat dikurangi secara perlahan-lahan. Tentu saja semua itu harus didukung penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

baca selengkapnya