PROSES perencanaan program pembangunan untuk tahun 2010 di Kabupaten Tulungagung sudah dimulai. Namun sayang, proses tersebut berlangsung tanpa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Kondisi ini tentu menjadi pertanda hilangnya partisipasi masyarakat, khususnya di pedesaan, dalam perencanaan pembangunan daerah.
Tidak diselenggarakannya Musrenbangdes terjadi di semua desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk desa-desa di wilayah Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM), yaitu Desa Tugu Kecamatan Sendang, Desa Pojok Kecamatan Ngantru dan Desa Selorejo Kecamatan Ngunut. Hal ini telah menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Meski tidak ada Musrenbangdes, Pemerintah Desa tetap diminta menyetorkan usulan program pembangunan desa dengan cara merekapitulasi usulan hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya yang belum terwujud dan mengirimkannya ke Pemerintah Kecamatan, untuk selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Kabupaten.
Kebijakan ini dinilai sangat merugikan masyarakat. Sebab, partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi terabaikan. Padahal, masyarakat merupakan subyek utama pembangunan. Kini, masyarakat desa tidak dapat mengawasi dan mengontrol proses perencanaan pembangunan. Mereka juga menjadi tidak tahu program-program apa saja yang diusulkan serta besaran nominal yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
Wakil Ketua KMM Sumber Rejeki Desa Pojok Kecamatan Ngantru, Maryulin, mengatakan, belum lama ini pihaknya telah menanyakan pelaksanaan Musrenbangdes kepada Pemerintah Desa Pojok. Jawabannya, Musrenbangdes tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada anggaran. Anggaran daerah untuk Musrenbangdes dialihkan untuk pelaksanaan Pemilu 2009.
Jawaban yang sama dilontarkan para perangkat desa di Desa Tugu dan Selorejo menanggapi pertanyaan dari masyarakat, termasuk perwakilan KMM Sumber Makmur Desa Tugu dan KMM Jaya Makmur Desa Selorejo.
Anehnya, dalam APBD 2009 terdapat anggaran untuk Musrenbang sebesar Rp 340 juta pada pos Bappeda. Angka ini memang turun sekitar Rp 110 juta dibanding anggaran Musrenbang tahun sebelumnya yang mencapai Rp 450 juta. Sedangkan anggaran untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dianggarkan sebesar Rp 500 juta pada pos Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas), yang tahun sebelumnya belum dianggarkan.
Sekretaris Bappeda Tulungagung, Endang Sri Utami, menjelaskan, pelaksanaan Musrenbangdes tidak mengalami perubahan. Tidak ada instruksi kepada Pemerintah Desa untuk tidak melaksanakan Musrenbangdes.
“Kalau tahun lalu kebetulan ada dana untuk Musrenbangdes, lha kalau tahun ini tidak ada, karena tidak ada yang mengatur. Yang paling inti adalah adanya usulan/prioritas dari desa,”katanya.
Sabtu, 14 Februari 2009
Perencanaan Pembangunan Mengabaikan Partisipasi Masyarakat
Selasa, 20 Januari 2009
MUKTAMAT, Gerakkan Komunitas Perempuan dengan Sentuhan Agama
KEKOMPAKAN anggota Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) “Sumber Makmur” Desa Tugu Kecamatan Sendang dalam mewujudkan komunitas yang berdaya, mandiri dan sejahtera tampak semakin meningkat. Dalam setiap pertemuan rutin bulanan misalnya, sebagian besar anggotanya selalu hadir. Ikatan emosional antar anggota kelompok juga kian terpupuk.
Semua itu tentu merupakan hasil kerja keras semua anggota KMM “Sumber Makmur”. Namun, di balik itu ada salah satu nama yang memiliki peran cukup menonjol. Dia tidak lain adalah Bapak Muktamat, Bendahara KMM “Sumber Makmur” yang juga tokoh agama, tokoh masyarakat dan pegiat kesenian Islam Desa Tugu.
Bapak Muktamat merupakan satu dari empat laki-laki yang tergabung dalam KMM “Sumber Makmur”, yang sebagian besar anggotanya adalah perempuan. Meski usianya tidak lagi muda, tapi mobilitasnya cukup tinggi. Karena itu, dialah yang kemudian dipercaya menjadi penggerak utama kelompok tersebut.
Ia mengaku senang dengan adanya kelompok perempuan ini. Apalagi kalau bisa kompak dan kuat. Bapak Muktamat akan mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk membesarkan KMM “Sumber Makmur”.
Bapak dengan 2 putera dan 1 puteri ini dikenal sebagai motivator. Dialah yang selalu memberi motivasi atau dorongan kepada anggota kelompok agar selalu menjaga kekompakan dengan memakai sentuhan atau pendekatan agama. Cara ini terbukti cespleng, apalagi sebagian besar anggota kelompok masih awam tentang agama.
“Dalam setiap pertemuan kelompok, jika tidak ada halangan yang sangat mendesak, saya selalu menekankan agar semua anggota hadir,”kata Bapak Muktamat.
Bagi dia, membangun kelompok yang kuat dan solid memang butuh pengorbanan dan kerja keras. Untuk mewujudkan kesadaran semacam ini tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Dicontohkan, setelah mendapatkan anggaran dari APBD Tulungagung yang diwujudkan dengan pembelian kambing ternak, sebagian anggota justru semangatnya turun. Makanya dia terus memberi motivasi agar semangat anggota kelompok kembali bangkit.
KMM “Sumber Rejeki” Gelar Pelatihan Tata Boga
KELOMPOK Masyarakat Mandiri (KMM) “Sumber Rejeki” Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terus melakukan terobosan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan anggotanya. Kali ini upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan Pelatihan Tata Boga pada Minggu, 18 Januari 2009.
Menariknya, pelatihan yang berlangsung di rumah Maryulin Dusun Ngadirejo Desa Pojok tersebut tidak hanya diikuti oleh anggota KMM “Sumber Rejeki”, namun juga melibatkan sejumlah peserta dari desa-desa lain di wilayah Kecamatan Ngantru, seperti Banjarsari, Kepuhrejo, Banjarsari dan Padangan. Bertindak selaku tutor atau instruktur pelatihan adalah Suswati asal Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol.
Materi teori dan praktek pembuatan berbagai jenis kue yang diberikan oleh instruktur diikuti dengan serius oleh seluruh peserta pelatihan. Mereka berharap dapat menimba banyak ilmu tentang tata boga dari sang instruktur, tidak hanya teori tapi juga bagaimana langsung mempraktekkannya.
Ketua KMM “Sumber Rejeki” Siti Mukaromah berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan atau sumber daya kaum perempuan di bidang tata boga untuk selanjutnya bisa dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif. KMM “Sumber Rejeki” menginginkan kaum perempuan di Kecamatan Ngantru ini berdaya secara ekonomi, sehingga mampu menjadi mandiri dan sejahtera.
Dijelaskan Siti, pihaknya sengaja mengundang kaum perempuan dari desa-desa lain di Kecamatan Ngantru, tujuannya tidak lain untuk membangun jaringan. Harapannya, ke depan bisa muncul kelompok-kelompok perempuan secara lebih luas di wilayah Kecamatan Ngantru. “Semakin banyak kelompok terbentuk, maka kaum perempuan akan semakin kuat,”ujarnya.
Senin, 12 Januari 2009
APBD Tulungagung Mengabaikan Kepentingan Buruh Migran
APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2009 yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD akhir Desember 2008 lalu dinilai mengabaikan kepentingan buruh migran. Buktinya, tidak ada alokasi anggaran yang spesifik untuk pemberdayaan dan perlindungan buruh migran. Padahal, Tulungagung merupakan salah satu lumbung terbesar buruh migran di Jawa Timur.
Hal itu terlihat pada pos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), yang selama ini menjadi leading sektor bidang ketenagakerjaan, termasuk buruh migran. Dalam pos Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini sama sekali tidak muncul nomenklatur anggaran perlindungan dan pemberdayaan buruh migran.
“Ini ironis, karena pada dua tahun anggaran sebelumnya (2007-2008), di Dinsosnakertrans selalu ada anggaran di bidang TKI (Tenaga Kerja Indonesia), meskipun jumlahnya kecil (hanya Rp 50 juta) dan manfaatnya kurang menyentuh secara langsung terhadap buruh migran. Lha sekarang malah tidak ada sama sekali. Ini berarti pemerintah memang tidak sensitif terhadap masalah buruh migran,”ujar Community Organizer Yayasan Paricara Tulungagung, Nunik Khurotul Badi’ah.
Kenyataan tersebut tentu saja membuat Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) Tulungagung di Desa Pojok Kec. Ngantru, Desa Selorejo Kec. Ngunut dan Desa Tugu Kec. Sendang, yang sebagian besar anggotanya merupakan keluarga dan mantan buruh migran, kecewa. Terlebih, usulan pemberdayaan dan perlindungan buruh migran yang sudah diajukan lewat Musrenbang tingkat desa hingga kabupaten oleh ketiga kelompok tersebut tidak satupun yang lolos.
Ketua KMM Sumber Rejeki Desa Pojok, Siti Mukaromah, menyatakan, dalam Musrenbang pihaknya telah mendesak pemerintah agar memperhatikan kepentingan buruh migran. Bahkan, KMM Pojok beserta KMM Selorejo dan Tugu juga telah mengusulkan program sosialisasi cara bermigrasi yang benar dan aman serta pemberdayaan ekonomi bagi mantan buruh migran. Usulan-usulan itu malah sudah masuk pada Musrenbang di tingkat kabupaten. Namun sayang, dalam APBD 2009 usulan tersebut tidak muncul.
Memang, dalam APBD 2009 terdapat 2 program di bidang buruh migran, yaitu Pemberdayaan Program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada pos Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp 15 juta dan Penunjang Kegiatan Operasional Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Traficking pos Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) dengan anggaran sebesar Rp 25 juta.
Tapi, anggaran untuk kedua program itu lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan operasional, seperti rapat-rapat koordinasi, sekretariat, honorarium dan sebagainya. Tidak menyentuh secara langsung terhadap nasib calon, keluarga dan mantan-mantan buruh migran.
“Sungguh memprihatinkan, Tulungagung yang kaya buruh migran dengan remittance (kiriman uang) rata-rata Rp 300 miliar per tahun, APBD-nya “pelit” untuk mengalokasikan anggarannya bagi program-program perlindungan dan pemberdayaan buruh migran. Hal ini mestinya menjadi koreksi bagi pemerintah,”tandas Nunik.
Minggu, 04 Januari 2009
Rintis Kesejahteraan Ekonomi dengan Budi Daya Ternak Kambing
KEINGINAN Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) Sumber Makmur Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung untuk membudidayakan ternak kambing akhirnya benar-benar terwujud. Seluruh anggota kelompok yang berjumlah 25 orang kini sudah memelihara kambing ternak masing-masing 1 ekor untuk dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif.
Kambing-kambing ternak itu disupport oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung tahun 2008 melalui Program Pengadaan Kambing Ternak Dinas Peternakan Tulungagung dan Perencanaan Program Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan Bappeda Tulungagung.
Namun, semua itu tidak diperoleh dengan mudah. Kelompok Sumber Makmur terlebih dahulu harus mengajukan usulan dalam bentuk proposal ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Peternakan dan Bappeda Tulungagung. Kemudian, melakukan lobi-lobi secara intensif baik kepada eksekutif maupun legislatif agar usulan yang diajukan bisa lolos.
“Untuk Dinas Peternakan, usulan kita ajukan bulan pada bulan September 2007 berupa pengadaan bibit kambing ternak sebanyak 25 ekor. Namun, baru terwujud bulan Agustus 2008. Itupun yang turun cuma 9 ekor. Sedangkan untuk usulan ke Bappeda, realisasinya lebih cepat. Bulan Nopember 2008 kami ajukan, pada bulan Desember 2008 ini sudah bisa dicairkan. Bentuknya berupa dana, yang kemudian kita belikan kambing ternak,”papar Ibu Timi, Ketua Kelompok Sumber Makmur.
Menurut dia, alam di Desa Tugu yang subur sangat cocok untuk budi daya kambing, karena makanan ternak seperti rumput mudah didapatkan. Selain itu, pemeliharaan kambing tidak terlalu sulit dan pemasarannya pun relatif gampang.
Ditegaskan Ibu Timi, sudah selayaknya pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) melalui APBD mengalokasikan anggarannya untuk masyarakat. Sebab, dana APBD sesungguhnya merupakan dana masyarakat yang diperoleh lewat pajak, retribusi dan sumber-sumber lainnya. “APBD adalah hak masyarakat. Makanya, wajar jika kami sebagai warga masyarakat, meminta hak kepada pemerintah,”tandasnya.
Sabtu, 03 Januari 2009
Trauma itu Berangsur Hilang
SENYUM lebar tampak menghiasi wajah Ibu Puji Astutik. Perempuan paruh baya asal Desa Selorejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung itu kelihatan berbinar-binar saat mengikuti kegiatan rembug rutin yang diadakan Kelompok Masyarakat Mandiri (KKM) Jaya Makmur Desa Selorejo belum lama ini. Seolah tak ada lagi gundah gulana, trauma dan berbagai beban psikologis yang sempat ia rasakan setelah pulang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari Malaysia beberapa bulan lalu.
Ya, Ibu Puji Astutik adalah mantan TKI yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga pada pasangan majikan bernama Tomy dan Mikiu Engkieni di Kuala Lumpur Malaysia. Sayang, bukan cerita sukes yang didapat, namun justru kisah malang yang diterima. Mulanya ia diberi obat keras (semacam narkoba) saat sedang sakit. Efek obat itu benar-benar luar biasa. Puji Astutik sampai mengalami hilang ingatan. Ia bahkan tidak ingat dengan namanya sendiri dan dari mana ia berasal.
Lalu, tanpa rasa kasihan, pada suatu hari sang majikan membuangnya di tengah jalan. Ibu Puji Astutik sempat terlantar tak tahu arah dan tujuan. Beruntung dia bertemu sesama TKI asal Medan Sumatera Utara yang berbaik hati dan menolongnya hingga bisa pulang ke kampung halamannya. Akibat kejadian itu, perempuan berputera satu ini mengalami trauma psikologis. Selama berminggu-minggu ia merasa takut keluar rumah, dan bertemu orang lain (apalagi belum dikenalnya).
Kini, setelah sekitar 8 bulan di rumah, trauma dan ketakutan-ketakutan itu berangsur-angsur mulai hilang. Ia kembali bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya dan bergabung lagi dengan Kelompok Jaya Makmur. Dalam kelompok ini, Ibu Puji bahkan termasuk salah satu anggota Kelompok Jaya Makmur yang cukup aktif.
Agar dapur tetap mengepul, dia membuka usaha dengan berdagang rempeyek yang dititipkan kepada pedagang-pedagang ethek (penjual keliling) di Pasar Ngunut, Tulungagung setiap 2 hari sekali. Modal awalnya berasal dari pinjaman Kelompok Jaya Makmur. Hal ini juga disepakati oleh seluruh anggota kelompok dalam rembug bulan Oktober lalu.
“Lumayanlah, keuntungan bersih yang saya peroleh sebesar Rp 9.000. Saya bersyukur dan merasa terbantu dengan ikut Kelompok Jaya Makmur. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga dapat mengembangkan usahanya,”ujar Ibu Puji Astutik.
Sabtu, 18 Oktober 2008
Kembangkan Usaha Ekonomi Produktif
TEKAD Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) Sumber Makmur Desa Tugu Kecamatan Sendang untuk memberdayakan diri secara ekonomi tampaknya benar-benar bulat. Dalam rembug rutin dan Halal bi Halal yang digelar Sabtu (19/10) di rumah Bapak Awito, upaya mewujudkan usaha ekonomi produktif secara berkelompok kembali diperbicangkan.
Anggota kelompok yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan lokal dinilai sangat penting. Apalagi, Desa Tugu memiliki potensi alam yang cukup subur serta masyarakatnya mempunyai semangat tinggi untuk keluar dari jerat-jerat kemiskinan.
Salah satu hal yang menjadi catatan penting dalam diskusi itu adalah adanya gairah untuk mengembangkan usaha catering (makanan) sebagai tindak lanjut dari hasil Pelatihan Tata Boga di Surabaya yang diikuti Ibu Karyati, salah satu anggota KMM Sumber makmur beberapa waktu lalu.
Produk yang dibidik antara lain jasa layanan nasi dan snack, baik dalam bentuk paket maupun kotak. Produk ini untuk melayani keperluan konsumsi di berbagai acara yang digelar kantor, kelompok masyarakat atau perorangan. Lalu, ada pula produksi kue dalam berbagai jenis sebagai konsumsi masyarakat umum.
Gagasan ini mereka nilai rasional dan realistis. Sebab, ternyata sebagian anggota kelompok sudah memiliki ketrampilan dan pengalaman di bidang tata boga. Dengan begitu, soal produksi tidak menjadi problem serius. “Lha itu, Mbak Karyati dan beberapa temannya kan sudah pengalaman kalau soal itu,”cetus Bapak Mongin, salah satu peserta rembug.
Nah, pemasarannya bagaimana? Tidak usah khawatir, karena sebagian anggota kelompok diam-diam telah memiliki potensi jaringan pemasaran. Misalnya kantor-kantor, kelompok-kelompok masyarakat maupun perorangan untuk jasa layanan nasi dan snack serta bakul-bakul ethek (penjual keliling) untuk pemasaran kue aneka jenis.
Anggota kelompok juga juga tidak terlalu gusar tentang masalah modal. Mereka bisa urunan, memanfaatkan uang kas yang dimiliki kelompok atau lewat sumber-sumber lain. Asalkan semangat masih menyala, modal bisa dicari. Rencananya, gagasan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif ini akan dibicarakan secara lebih serius pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik formal maupun informal.
Kamis, 16 Oktober 2008
Halal Bi Halal Plus
MOMEN Idul Fitri atau lebaran tahun ini dimanfaatkan oleh Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) Sumber Rejeki Desa Pojok Kecamatan Ngantru dengan menggelar halal bi halal pada Minggu (12/10) di rumah Ketua KMM, Siti Mukaromah.
Acara yang dilaksanakan secara sederhana ini tidak hanya dihadiri anggota KMM Sumber Rejeki, namun juga dari KMM Sumber Makmur Desa Tugu Kecamatan Sendang dan Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD) Pojok Kecamatan Ngantru. Wajar saja jika acara tersebut berlangsung meriah.
Kegiatan kali ini bisa disebut sebagai Halal Bi Halal Plus. Sebab, di dalamnya tidak cuma berisi ungkapan saling memaafkan, tetapi juga menjadi ajang diskusi untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman tentang berbagai topik. Diantaranya mengenai pengembangan usaha ekonomi produktif dan strategi mengakses anggaran bagi kaum perempuan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
“Halal bi Halal ini memang sengaja waktunya kita barengkan dengan agenda rembug rutin KMM Sumber Rejeki yang dilaksanakan setiap bulan. Sehingga selain bermaaf-maafan, kita bisa pula bertukar pikiran dan pengalaman,”ungkap Siti Mukaromah, Ketua KMM Sumber Rejeki.
Dalam kesempatan itu, Bapak Muktamat, anggota KMM Sumber Makmur Desa Tugu menyampaikan bahwa keberhasilan kelompoknya mendapatkan kambing ternak dari Pemkab Tulungagung sebanyak 9 ekor (pengajuan 25 ekor) diperoleh dengan tidak mudah. Perlu membuat proposal dan loby sana-sini. Begitu pula ungkapan Saiful, Ketua KPMD Pojok, di mana kelompok ini pernah memperoleh bantuan dana untuk mengembangkan Taman Bacaan Masyarakat dan dana stimulan untuk kambing ternak sebesar Rp 7,5 juta.
KMM Sumber Rejeki sendiri telah mengusulkan sejumlah program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2008, mulai tingkat desa hingga kabupaten. Antara lain sosialisasi bermigrasi yang benar dan aman dan juga pelatihan berbagai macam ketrampilan bagi perempuan. “Khusus untuk ketrampilan, usulannya sudah kita perkuat dengan pengajuan proposal ke instansi terkait. Mudah-mudahan diterima dan dapat diwujudkan pada 2009 mendatang,”jelas Mukaromah.
Selasa, 14 Oktober 2008
Kelompok Sumber Rejeki Rintis Koperasi
KEBERADAAN Kelompok Masyarakat Mandiri Sumber Rejeki Desa Pojok Kecamatan Ngantru yang sudah berjalan sekitar 1,5 tahun tampaknya menjadi motivasi yang kuat bagi seluruh anggotanya agar lebih maju di masa mendatang.
Kini, Kelompok Sumber Rejeki yang sebagian besar anggotanya adalah keluarga dan mantan buruh migran ini sedang merintis berdirinya sebuah koperasi. Rencana tersebut tidak langsung ditindaklanjuti dengan mendirikan koperasi secara formal, namun baru diawali dengan kegiatan kecil-kecilan berupa simpan pinjam bagi anggota kelompok yang membutuhkan.
Walhasil, meski jumlah uang yang disimpanpinjamkan tidak terlalu besar, namun hal ini cukup membantu anggota kelompok dalam mengembangkan usaha ekonomi yang sedang dijalankan.
Pemerintah Daerah Kurang Serius Perhatikan Buruh Migran
Pemerintah Kabupaten Tulungagung dinilai kurang serius dalam memperhatikan keberadaan buruh migran. Buktinya, anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan buruh migran dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) setiap tahunnya sangat kecil, yakni antara Rp 50 juta – Rp 100 juta. Bandingkan dengan kiriman uang buruh migran kepada keluarganya di daerah asal yang besarnya Rp 300 miliar per tahun atau sekitar 40 persen dari total APBD Tulungagung 2008 sebesar Rp 700 miliar.
Rendahnya perhatian pemerintah terhadap buruh migran diperparah dengan tidak adanya peraturan di tingkat lokal yang mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan buruh migran dan keluarganya. Tidak ada Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan peraturan sejenis lainnya yang mengatur mekanisme pelayanan dan penempatan buruh migran secara lebih detail.
Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 yang kini sedang dibahas bersama antara Pemkab dan DPRD Tulungagung, masalah buruh migran kurang tersentuh. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, salah satu poin pentingnya mengamanatkan adanya penanganan serius terhadap buruh migran baik dari segi pelayanan maupun mekanisme pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Memang, kita sudah memiliki Undang-Undang dan berbagai Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun keberadaan peraturan di level daerah tetap diperlukan karena basis buruh migran berada di daerah, sehingga upaya perlindungan dan pemberdayaan buruh migran semakin baik.
Dengan adanya peraturan di tingkat daerah, berbagai problem buruh migran, seperti maraknya kasus penipuan oleh PJTKI, perdagangan orang, pemalsuan dokumen, penganiayaan dan tingginya buruh migran ilegal dapat dikurangi secara perlahan-lahan. Tentu saja semua itu harus didukung penegakan hukum yang tegas dan konsisten.